Lembaga yang berwenang mengubah UUD 1945 adalah?

 Lembaga yang berwenang mengubah UUD 1945 adalah?


a. MPR;

b. DPR;

c. Presiden;

d. MA;

e. Semua Jawaban benar.


Jawaban yang benar adalah : a. MPR


untuk ulasan lebih lengkap terkait materi  Lembaga yang berwenang mengubah UUD 1945 adalah?

MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat


Perubahan Ke-3 UUD 1945 yang ditetapkan dalam Rapat Pleno MPR-RI ketujuh (kelanjutan 2), tanggal 9 Nopember 2001, di saat Sidang Tahun MPR-RI 2001 menetapkan perubahan kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat-RI (MPR-RI). 


Perubahan itu putuskan MPR tak lagi sebagai lembaga paling tinggi negara tapi berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara, sama dengan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain, seperti DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, dan MK.


Dalam pasal 3 ayat (1) UUD 1945 (redaksi baru) menetapkan MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Tetapi, pasal konstitusi diartikan sudah menghapuskan kewenangan MPR untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN). Maknanya, tidak lagi ada TAP-TAP MPR yang memiliki kandungan muatan GBHN.


Mantan Hakim Konstitusi RI, Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H, menjelaskan berkaitan posisi dan validitas TAP MPR tak berarti peranan konstitusional MPR tak lagi tentukan. MPR direncanakan the founder of constitution (BPUPKI-PPKI) buat gantikan posisi het Koninkrijk der Nederlanden sebagai oppergezag.


pada Waktu itu Kerajaan Belanda tidak lagi opperbewind (opperbestuur) yang dipertuan oleh sisa beberapa daerah jajahan. MPR ada sebagai aktor dan representasi kedaulatan rakyat dari negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, kata Laica pada Seminar Implementasi Politik dan Hukum Ketentuan MPR/MPRS Saat Pemerlakukan UU Nomor 12/2011 mengenai Pembangunan Ketentuan Perundang-undangan, Sabtu (15/12) di UC UGM.


Laica menambah kewenangan dari MPR masih tetap mempunyai peranan konstitusional yang menentukan, diantaranya: 

  1. menetapkan dan menetapkan UUD, 
  2. mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, 
  3. memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, 
  4. memilih wakil dari 2 calon yang disodorkan Presiden jika terjadi kekosongan kedudukan Wakil Presiden atau menetapkan ketentuan peraturan dan kaidah MPR.


MPR masih tetap dibutuhkan untuk menjaga mekanisme pemerintah Presidensial, imbuh Laica.



Guru Besar Ilmu Pemerintahan UGM, Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A. memperjelas ada kehati-hatian dalam memperdebatkan perubahan isi UU Nomor 10/2004 ke UU Nomor 11/2011 yang atur hierarkhi ketentuan-perundang-undangan.



jangan-jangan yang kita butuhkan tidak saja implikasi undang-undang itu tapi juga pengokohan fondasi supaya teratur hukum ini bukan hanya disanggah oleh stabilitas text saja, kata Purwo.


Guru Besar dari Fakultas Hukum UGM, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH., M.Si. dengan jelas memandang tidak konsisten pemerintah dalam menetapkan hierarkhi ketentuan perundangan-undangan akan menyebabkan beberapa implementasi, baik di bagian hukum, politik, ekonomi, dan sosial. 


Nurhasan memberikan contoh di bagian ekonomi tidak konsisten itu akan memunculkan pengurangan tingkat keyakinan khalayak dan pebisnis untuk melakukan investasi di Indonesia karena tidak ada agunan kejelasan hukum.


jadi  Lembaga yang berwenang mengubah UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)


LihatTutupKomentar