Kapan UUD 1945 disahkan? berikut dari awal hingga amandemen kami sajikan


 Kapan UUD 1945 disahkan


pembuakaan uud 1945, pembukaan uud 45, uud 45, uud 1945
Kapan UUD 1945 disahkan


Kapan UUD 1945 disahkan berikut kami ulas sedikit berdasarkan beberapa sumber 

UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia.


UUD 1945 sukses ditetapkan sebagai konstitusi lewat Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.


Lalu, bagaimana sejarah UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia?



Sejarah UUD 1945


Pada periode sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berjalan dari tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945, Ir. Soekarno sampaikan ide mengenai "Dasar Negara" yang dinamakan Pancasila.


Selanjutnya, pada 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membuat Panitia Sembilan.


Panitia yang terbagi dalam sembilan orang ini bekerja membuat Piagam Jakarta yang kelak akan menjadi dokumen Pembukaan UUD 1945.


Sesudah ditiadakannya  kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya"  dokumen Piagam Jakarta jadi dokumen Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).


Pengesahan UUD 1945


Mencuplik situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud), BPUPKI dibubarkan di tanggal 7 Agustus 1945. Untuk memperluas capaian dampak dari pendefinisian pemikiran ideologis dan keinginan politik yang diraih, pemerintahan militer Jepang membangun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).


Keanggotaan badan yang baru ini terdiri dari 12 eks anggota BPUPKI (diantaranya Sukarno dan Hatta) dan wakil-wakil dari beberapa pulau lain, seperti 3 dari Sumatra, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Maluku, dan 1 dari kepulauan Sunda Kecil. Selain itu 1 wakil dari turunan Tionghoa.


setelah di bentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan beberapa sidang, diantaranya :


Sidang Pertama, 18 Agustus 1945


Pengesahan UUD 1945 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

PPKI pilih Ir Sukarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Menetapkan untuk sementara waktu, pekerjaan presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).


Sidang Ke-2 , 19 Agustus 1945


Sidang dipimpin oleh PPKI ada banyak keputusan salah satunya:


  1. Wilayah Indonesia jadi 8 (delapan) Propinsi dan menunjuk gubernurnya.
  2. Menetapkan 12 departemen dan menteri-menterinya.
  3. Menyarankan dibuatnya tentara kebangsaan.
  4. Pembentukan komite nasional setiap propinsi.

Sidang Ke-3 , 22 Agustus 1945


Pada sidang ke-3 , PPKI hasilkan keputusan untuk dibentuknya:


  1. komite nasional.
  2. Partai Nasional Indonesia.
  3. tentara kebangsaan.

Sahabat, itu sejarah singkat UUD 1945 ditetapkan. Mudah-mudahan kita sebagai tonggak penerus bangsa tetap bertanggungjawab dan memiliki komitmen untuk menjaga kemerdekaan yang sudah dicapai oleh para pejuang bangsa Indonesia.


Pengesahan UUD 1945 ditetapkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada 29 Agustus 1945.


Dokumen rancangan UUD 1945 Indonesia diatur pada periode Sidang Ke-2 Tubuh Penyelidik Usaha Penyiapan Kemerdekaan (BPUPKI).



Periode UUD 1945


Kapan UUD 1945 disahkan? berikut akan kami sampaikan sejarahnya :


1. Masa berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)


Dalam waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak bisa dijalan seutuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan membela kemerdekaan. yang pada saat itu belanda dengan membonceng sekutu berusaha untuk kembali menjajah Indonesia.


Amanat Wakil Presiden Nomor X pada 16 Oktober 1945 putuskan jika kekuasaan legislatif diberikan ke KNIP, karena MPR dan DPR belum terbentuk.


Tanggal 14 November 1945, dibuat Cabinet Semi-Presidensial (Semi-Parlementer) yang pertama, sehingga dengan peristiwa  ini sebagai perubahan pertama dari mekanisme pemerintahan Indonesia pada UUD 1945.



2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)


Pada periode ini mekanisme pemerintahan indonesia ialah parlementer.


Bentuk pemerintah dan bentuk negara federasi yakni negara yang terbagi dalam beberapa negara bagian yang masing-masing negara bagian mempunyai kedaulatan sendiri untuk mengurusi masalah dalam negerinya.


hal Ini juga salah satu peristiwa  perubahan dari UUD 1945 yang mengamanatkan jika Indonesia ialah Negara Kesatuan.


3. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)


Pada masa UUDS 1950 ini diterapkan sistem Demokrasi Parlementer yang kerap disebutkan Demokrasi Liberal.


Pada masa ini juga cabinet selalu silih ganti, mengakibatkan pembangunan tidak berjalan mulus, masing-masing partai lebih memerhatikan kebutuhan partai atau golongannya.


Sesudah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dirasakan rakyat Indonesia sepanjang nyaris sembilan tahun, karena itu rakyat Indonesia sadar jika UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak pas.


Hal tersebut karena tidak sesuai jiwa Pancasila dan UUD 1945 yang mengamanatkan bentuk negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Konstitusi atau Undang-Undang Dasar mengatur Bentuk negara, Bentuk pemerintah, pembagian kekuasaan, dan mekanisme pemerintah Indonesia


Pada periode ini, ada beragam penyelewengan UUD 1945, salah satunya:


  1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA dan Wakil Ketua DPA jadi Menteri Negara;
  2. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.


4. Masa kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966)


Karena keadaan politik pada Sidang Konstituante 1959, karena itu pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno keluarkan Dekret Presiden.


Salah satunya isi Dekret Presiden ialah berlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, gantikan Undang- Undang Dasar Sementara 1950 yang berjalan di saat itu


5. Masa UUD 1945 periode orde baru (11 Maret 1966 - 21 Mei 1998)


Pada periode Orde Baru (1966-1998), Pemerintahan menyatakan akan jalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsisten.


Pada periode Orde Baru, UUD 1945 jadi konstitusi yang paling "keramat", antara lewat beberapa ketentuan, yakni:


  1. Ketentuan MPR Nomor I/MPR/1983 yang mengatakan jika MPR berketetapan untuk menjaga UUD 1945, tidak berkeinginan akan lakukan perubahan terhadapnya;
  2. Ketentuan MPR Nomor IV/MPR/1983 mengenai Referendum yang diantaranya mengatakan bahwa jika MPR berkeinginan mengganti UUD 1945, lebih dulu harus meminta pendapat rakyat lewat referendum;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 mengenai Referendum, yang disebut penerapan Ketentuan MPR Nomor IV/MPR/1983.


6. Masa 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999


Pada periode ini dikenali periode peralihan.


Yakni periode semenjak Presiden Soeharto diganti oleh B.J.Habibie s/d lepasnya Propinsi Timor Timur dari NKRI.


Periode Perubahan UUD 1945


Salah satunya tuntutan Reformasi 1998 ialah dilakukan perubahan (amendemen) pada UUD 1945.


Arah perubahan UUD 1945 saat itu ialah memperbaiki ketentuan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, keberadaan negara demokrasi dan negara hukum, dan beberapa hal yang lain sesuai perubahan inspirasi dan keperluan bangsa.


Perubahan UUD 1945 dengan persetujuan salah satunya tidak mengganti Pembukaan UUD 1945, masih tetap menjaga susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau seterusnya lebih dikenali sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan menegaskan mekanisme pemerintah presidensial.


UUD 1945 alami 4 kali perubahan (amendemen) yang diputuskan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:


1. Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945


2. Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Ke-2 UUD 1945


3. Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ke-3 UUD 1945


4. Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Ke-4 UUD 1945


Kapan UUD 1945 disahkan? ternyata panjang sejarah yang ditorehkan konstitusi atau UUD 1945 di negeri tercinta.

Sumber: Buku Pancasila dalam Praktek Kebidanan oleh Hj. Hayatun Nufus, SST, MKM dan Enka Nur Ishmatika, S. Keb, Bd.




LihatTutupKomentar